Pers Rilis
Pembunuhan Jurnalis Udin, Negara Berdamai dengan Kekerasan
Siaran Pers aksi 16-an Udin Mei yang kelam, tragedi 22 tahun mengingatkan keganasan rezim Orde Baru terhadap masyarakat sipil. Otoritarianisme...
Read more
Jangan PHK Jurnalis
Pandemi Covid-19 selama dua bulan ini menghantam industri media. Bisnis media memperketat pengeluaran karena terdampak secara ekonomi. Pendapatan jurnalis turun...
Read more
Jaga Bumi, Atasi Pandemi
Aksi Digital Hari Bumi, 22 April 2020Jaringan Masyarakat Peduli Iklim Jogja (Jampiklim Jogja)@jampiklimjogja Bumi tak henti-hentinya terkoyak. Kerakusan dan kebijaksanaan...
Read more
Pemda DIY Harus Segera Buat Strategi Konkret Untuk Selamatkan Warga Dari Wabah Covid-19
Catatan Kritis 30 Hari Penanganan Wabah Covid-19 Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta A. MASALAH-MASALAH YANG BERMUNCULAN Sudah 30 hari status tanggap darurat...
Read moreSiaran Pers Aksi 16-an Udin
Berdiri untuk Keadilan Jurnalis Udin Jurnalis Harian Bernas Yogyakarta, Fuad Muhammad Syafruddin dibunuh karena menulis tentang korupsi saat rezim Orde...
Read more
AJI Yogya dukung AJI Malang
Jurnalis seharusnya lebih peka dan berempati pada kalangan marjinal (pemulung sampah, pengayuh becak, pedagang kecil, dan lainnya). Lebih baik duit...
Read more
Gubernur DIY Harus Transparan Berikan Informasi Penanganan Virus Corona
Siaran Pers Bersama Jaringan Masyarakat Sipil Yogyakarta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mau membuka seluruh informasi penting tentang penanganan pandemi...
Read more
Demi Keselamatan, Aksi 16-an Udin Ditiadakan
Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta bersama Koalisi Masyarakat untuk Udin (K@MU) sementara meniadakan aksi rutin menuntut negara bertanggung jawab terhadap pembunuhan...
Read more
Jurnalis Perhatikan Keselamatan Meliput Pandemi COVID-19
Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization menyatakan pandemi COVID-19 dan menyerukan kewaspadaan. Jurnalis menjadi kalangan yang rentan dan berisiko...
Read moreRancangan Undang-Undang Omnibus Law Mengancam Kebebasan Pers
RUU Omnibus Law mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi karena memuat campur tangan pemerintah terhadap pers. Intervensi pemerintah bentuknya melalui Peraturan Pemerintah yang...
Read more
© 2020 make with <3 by #AJIYogyakarta.