Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta menggelar pelatihan untuk jurnalis tentang mis-disinformasi Pemilu 2024 di Yogyakarta pada Sabtu (20/5) dan Minggu (21/5). Pelatihan mis-disinformasi Pemilu 2024 dipandu oleh trainer yang berpengalaman dengan aktivitas cek fakta dari AJI Indonesia dan Google News Initiative. Pelatihan ini juga diiikuti oleh 25 jurnalis dari Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, Kediri, Bojonegoro, Surabaya, Malang, Banyuwangi, dan Balikpapan.
Para peserta belajar tentang tantangan mis-disinformasi Pemilu 2024, polarisasi politik, mengenali model dan bentuk gangguan informasi, kampanye negatif, kampanye hitam, dan malapraktik pemilu.
Ketua AJI Yogyakarta Januardi Husin mengatakan pelatihan mis-disinformasi untuk jurnalis sangat penting dilakukan karena banyak hoaks yang beredar saat kontestasi pemilu. Kominfo mencatat selama Pemilu 2019 terdapat 3.356 hoaks yang beredar di masyarakat.
“Di Yogyakarta, haoks tentang penggunaan KTP Elektronik sebagai satu-satunya syarat untuk mencoblos berujung pada banyaknya pemungutan suara ulang,” kata dia.
Januardi berharap agar masing-masing jurnalis bisa mengimplementasikan pengetahuan tentang mis-disinformasi pemilu di media masing-masing. Misalnya, jurnalis bisa membuat konten-konten yang benar tentang pemilu atau melakukan cek fakta jika ada hoaks yang beredar.
Trainer cek fakta Zainuddin Muda mengatakan media massa dan jurnalis memainkan peran yang sangat penting dalam proses elektoral untuk menyediakan informasi kredibel dan menjamin keberagaman pendapat atau opini.
“Media berfungsi mendorong partisipasi publik yang efektif, memberikan ruang debat publik yang sehat dan memastikan isu kepentingan publik menjadi pusat dalam kampanye,” katanya.
Agar pemilu berhasil dan demokratis, kata Zam, panggilan Zainuddin, pemilih harus memahami hak dan tanggung jawabnya. Selain itu, pemilih juga harus memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup untuk memberikan suara yang sah secara hukum.
Trainer pelatihan lainnya, Inggried Dwi Wedhaswary, mengatakan, pola hoaks dan mis-disinformasi seputar pemilu selalu terulang. “Jurnalis harus merespons hoaks ini untuk mengedukasi publik,” ucap dia.
Pengurus Nasional AJI Nurika Manan mengatakan gangguan informasi pemilu akan marak terjadi jika waktu kampanye lebih pendek. Calon peserta pemilu sudah bergerak sebelum masa kampanye, sementara pengawas pemilu enggan mengawasi dan menindak.
“Kampanye hitam masuk dalam tiga besar jenis pelanggaran selama Pilkada 2020. Kampanye hitam cenderung membunuh karakter lawan politik, menguatkan polarisasi, menumpulkan demokrasi dan memantik perpecahan antarkelompok,” kata dia.
Minggu, 21 Mei 2023
Januardi Husin, Ketua AJI Yogyakarta
Rimbawana, Ketua Panitia Training Mis-Disinformasi Pemilu
Hotline AJI Yogyakarta : +62 857-2944-4900
